Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan (Foto Hidayat Okezone) |
Jakarta-Salam Juang. Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan
mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membebaskan
media asing melakukan kegiatan jurnalistik di Papua. Pasalnya, banyak
media luar yang memiliki agenda khusus dalam berbagai isu sensitif
terkait Bumi Cendrawasih.
Salah satu agenda khusus tersebut menurutnya, adalah untuk
menunjukkan pada dunia bahwa Pemerintah Indonesia tidak serius dalam
mengelola Papua. Hal itu kemudian bisa memunculkan kegaduhan di tengah
masyarakat.
"Dibuat Papua ini seolah-olah tidak diperhatikan oleh Pemerintah
Pusat. Papua seolah-olah katakanlah kurang didukung infrastruktur dari
pusat. Padahal kita sudah tidak ada melihat lagi, semua sama, Papua
bagian dari NKRI," tegas pria yang akrab disapa Takur itu di Gedung DPR
RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2015).
Padahal, kata Takur, pemerintah tengah berusaha meningkatkan
pembangunan di Papua, termasuk infrastruktur dan listrik. Hal itu
diharapkan bisa memajukan pulau paling timur Indonesa.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu khawatir akan ada efek
domino dari kebijakan Jokowi terhadap media asing di Papua tersebut.
"Menurut saya sebaiknya dipertimbangkan kembali karena jangan isu
Papua yang sudah sangat sensitif, lantas kalau tidak ada filter tentu
akan mudah dipolitisasi," simpulnya.
Sebelumnya, Jokowi mencabut larangan bagi media asing untuk melakukan
kegiatan jurnalistik di Papua. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai
menghadiri acara panen raya di Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Kabupaten
Merauke.
“Jadi untuk wartawan asing mulai hari ini kita perbolehkan, kita
bebaskan untuk masuk ke Papua, sama seperti provinsi yang lain," kata
Jokowi, Minggu 10 Mei 2015.
Jokowi melanjutkan, sudah saatnya semua pihak berpikir positif
terhadap Papua. Stigma Papua, yang selama ini ditakuti karena adanya
gerakan separatis harus dihapus dengan memberikan akses yang
seluas-luasnya bagi media asing ke Papua.
“Jadi sudah dibuka ya aksesnya, sudah jangan ditanya lagi,” tukasnya.
Sumber : Okezone
0 Komentar untuk "DPR Khawatir Media Asing Bebas Jalankan Agenda Khusus di Papua"