"Ini merupakan salah satu hasil Resolusi Kongres III AMPTPI yang
digelar di Bogor, Jawa Barat pada 18-22 Mei 2015," kata Sekjen AMPTPI,
Januarius Lagowan, di Jakarta, Senin (25/5/2015).
Namun, secara khusus pihaknya menolak tegas rencana pembangunan
markas komando (mako) Brimob di Wamena Kabupaten Jayawijaya-Papua.
Salah satu pendiri AMPTPI, Markus Haluk mengatakan, pemerintah harus
segera menarik pasukan TNI-Polri yang ada di Papua karena dengan
pendekatan yang dilakukan aparat saat ini membuat masyarakat Papua resah
dan tidak nyaman.
"Memang permintaan penarikan pasukan TNI-Polri dari tanah Papua sudah
pernah dilakukan, namun saat ini belum ada tindak lanjut dari
pemerintah. Oleh karena itu, melalui hasil Kongres III AMPTPI ini, kami
akan menyampaikan hal itu kepada pemerintah dan parlemen (DPR)," kata
Markus.
Menurut dia, aparat TNI dan Polri sebelumnya melakukan pendekatan
keamanan (represif) di tanah Cenderawasih, namun belakangan ini
pemerintah menyatakan pendekatan yang dilakukan di Papua melalui
pendekatan kesejahteraan.
"Ini hanya 'lips service' (pernyataan) saja, namun kenyataannya masih
terjadi kekerasan dan penembakan di Papua," kata mantan Sekjen DPP
AMPTPI periode 2007-2015 ini.
Untuk menyelesaikan persoalan Papua, kata dia, pemerintah harus duduk
bersama dengan masyarakat Papua dan mengidentifikasi masalah yang ada
di Papua. Dengan duduk bersama ini, diharapkan persoalan Papua bisa
diselesaikan secara baik.
"Pemerintah dan masyarakat Papua harus duduk bersama dan menyepakati
konflik apa yang terjadi di Papua. Selama ini pemerintah tak pernah
serius untuk menyelesaikannya," katanya.
Kongres III AMPTPI merupakan salah satu langkah konsolidasi internal
untuk menjawab persoalan. Papua saat ini. Dalam kongres itu, dihadiri
550 orang yang terdiri atas dari 27 dewan pimpinan cabang seluruh studi
di Indonesia, tiga dewan pimpinan wilayah masing-masing daerah, DPW
Indonesia Timur, DPW Indonesia Tengah, DPW Indonesia Barat, DPP, dan
Badan Pengawas Organisasi Pusat.
Sumber : Kompas
0 Komentar untuk "Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Minta Pemerintah Tarik TNI dari Papua"