BPI: Sumatera & Kalimantan lepas dari NKRI, atau Jokowi mundur jika tak sanggup urus asap

Pulau Sumatera (Ist)

Salam Juang-Jakarta.  Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, bencana asap akibat pembakaran lahan dan hutan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan semakin memburuk dan mengakibatkan banyak korban berjatuhan dari mulai ISPA hingga kematian. Untuk itu rakyat geram dan mendesak pemerintah untuk segera bertindak cepat memadamkan api dan memberikan posko-posko kesehatan yang memadai. 

“Bencana asap adalah bencana skala nasional yang mengakibatkan 26 juta rakyat di Sumatera dan Kalimantan tak terjamin kesehatannya. Sebagai pelaksana negara, pemerintah seharusnya hadir di tengah-tengah rakyat yang menderita dengan membuat kebijakan konkret, karena rakyat Sumatera dan Kalimantan bukan warga negara kelas dua, mereka sama dan mempunyai hak yang sama dengan warga lainnya,” tegas Panji kepada redaksi Selasa, (6/10).

Panji menilai, jika pemerintah paham menjalankan fungsi sebagai negara, seharusnya satu titik kebakaran lahan dan hutan saja tidak akan pernah ada di Sumatera dan Kalimantan, karena pemerintah Jokowi-JK seharusnya mencegah terjadinya kebakaran  hutan bukan untuk memadamkan titik kebakaran saja.

“Hingga saat ini warga Sumatera dan Kalimantan masih menderita dan marah kepada pemerintah yang dinilai lamban dalam menanggulangi bencana asap tersebut, jika terus dibiarkan bukan tidak mungkin warga Sumatera dan Kalimantan berpikir untuk mengurus diri mereka sendiri dan berpikiran lepas dari NKRI, untuk itu pemerintah harus segera menyelesaikan masalah tersebut, untuk mempertahankan NKRI harga mati, jika pemerintah tak sanggup urusi masalah dan melindungi rakyat, lebih baik Jokowi-JK mundur secara terhormat,” tutup Panji. [pn/SL]