 |
| Presiden Indonesia (Ist) |
Semarang–Salam Juang. Rencana pencabutan subsidi gas 3 kg dengan dalih akan
mengganti secara tunai melalui Kartu Sakti oleh Pemerintah Jokowi-JK
mendapat protes keras publik. Pasalnya, pencabutan subisidi gas 3 kg
akan menambah derita rakyat disaat kondisi kebutuhan pokok saat ini yang
melambung tinggi.
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, persoalan kebutuhan pokok yang melambung tinggi saja belum terselesaikan karena efek domino yang ditimbulkan dari beberapa kebijakan Pemerintah mencabut subsidi BBM dan tarif dasar listrik. Sekarang malah Pemerintah ingin membebankan lagi pendapatan dengan cara memeras rakyat dengan mencabut subsidi gas 3Kg.
“Gas 3 Kg adalah kebutuhan pokok masyarakat, jika subsidi dicabut dengan dalih agar tepat sasaran dan menggantikannya dengan kartu sakti, bukannya hal tersebut tidak efisien, efektif dan pastinya menambah anggaran pembuatan kartu, sementara faktanya KIP dan KIS saja belum berjalan sesuai rencana padahal sudah 8 bulan memerintah,” tegas Panji.
Panji menjelaskan, Pemerintah tidak boleh ‘ngakalin’ rakyat akibat sedikitnya penyerapan belanja modal negara yang hanya 8% pada semester I di tahun 2015.
”Saya ingatkan Pemerintah haram hukumnya mencari untung dari rakyat, karena fungsi Pemerintah melindungi dan mensejahterakan rakyat. Dan apabila Jokowi tetap mencabut subsidi gas 3 Kg akan ada ledakan kemiskinan di Indonesia dan jangan salahkan rakyat jika Jokowi layak dijuluki Bapak Kemiskinan Indonesia,” tutup Panji. [Suara Rakyat]
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, persoalan kebutuhan pokok yang melambung tinggi saja belum terselesaikan karena efek domino yang ditimbulkan dari beberapa kebijakan Pemerintah mencabut subsidi BBM dan tarif dasar listrik. Sekarang malah Pemerintah ingin membebankan lagi pendapatan dengan cara memeras rakyat dengan mencabut subsidi gas 3Kg.
“Gas 3 Kg adalah kebutuhan pokok masyarakat, jika subsidi dicabut dengan dalih agar tepat sasaran dan menggantikannya dengan kartu sakti, bukannya hal tersebut tidak efisien, efektif dan pastinya menambah anggaran pembuatan kartu, sementara faktanya KIP dan KIS saja belum berjalan sesuai rencana padahal sudah 8 bulan memerintah,” tegas Panji.
Panji menjelaskan, Pemerintah tidak boleh ‘ngakalin’ rakyat akibat sedikitnya penyerapan belanja modal negara yang hanya 8% pada semester I di tahun 2015.
”Saya ingatkan Pemerintah haram hukumnya mencari untung dari rakyat, karena fungsi Pemerintah melindungi dan mensejahterakan rakyat. Dan apabila Jokowi tetap mencabut subsidi gas 3 Kg akan ada ledakan kemiskinan di Indonesia dan jangan salahkan rakyat jika Jokowi layak dijuluki Bapak Kemiskinan Indonesia,” tutup Panji. [Suara Rakyat]
0 Komentar untuk "Presiden Joko Dianugerahi Gelar “Bapak Kemiskinan Indonesia"